Foto : Ist
SAGARAUPDATE – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menekankan pentingnya akurasi dan pemutakhiran data stunting sebagai dasar menentukan langkah intervensi yang tepat. Di saat yang sama, pemerintah daerah meningkatkan dukungan anggaran untuk penanganan stunting dan penguatan program pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ayep Zaki saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Posyandu di Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Rabu (26/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota meminta seluruh aparatur kewilayahan, mulai dari lurah, Puskesmas hingga kader Posyandu, segera melakukan validasi dan pemutakhiran data stunting berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Langkah itu dilakukan menyusul adanya perbedaan antara data yang tercatat di Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan dengan kondisi riil yang ditemukan di masyarakat. Salah satunya, data mencatat terdapat 19 kasus stunting di Kelurahan Sindangsari.
“Data stunting harus segera di-update. Kalau kenyataannya tidak ada atau berbeda, segera masukkan data terbaru ke Puskesmas setempat dan langsung diteruskan ke Dinas Kesehatan. Jangan menunda-nunda, minggu ini harus segera dikerjakan oleh Pak Lurah,” tegas Ayep Zaki.
Menurutnya, validitas data menjadi hal penting agar setiap program dan bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Ia menegaskan, penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial. Persoalan tersebut harus ditangani secara komprehensif dan dikaitkan dengan berbagai persoalan sosial lainnya.
Kolaborasi antara pemerintah kewilayahan, Puskesmas, kader Posyandu, aparatur sipil negara (ASN), dunia usaha, serta berbagai elemen masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mempercepat penanganan stunting.
Ayep Zaki optimistis, melalui koordinasi dan kerja bersama yang lebih cepat serta berbasis data, Kota Sukabumi dapat meningkatkan efektivitas program penurunan stunting sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
“Yang paling penting adalah kerja sama dan kecepatan di lapangan. Data harus benar, intervensinya tepat, sehingga hasilnya juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya.***
