 |
| Bobby Maulana Wakil Walikota Sukabumi Saat di Wawancarai Awak Media |
SAGARAUPDATE.COM | KOTA SUKABUMI – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Rencana Kerja Pemerintah (Rakor RKP) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Hotel Balcony, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan tersebut diikuti berbagai perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan DBHCHT, di antaranya Bappeda, BPKPD, Dinas Kesehatan, Disnaker, Diskop UKM Perindag, Diskominfo, Satpol PP, DKP3, DPMPTSP, Disporapar, serta Tim Pengelola DBHCHT Kota Sukabumi.
Dalam sambutannya, Bobby Maulana menegaskan bahwa DBHCHT memiliki fungsi strategis sebagai instrumen negara yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat layanan publik, dan memastikan penegakan aturan cukai berjalan lebih optimal.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah bahwa program yang disusun harus memberikan dampak langsung, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Program seremonial atau kegiatan tanpa output jelas diminta untuk tidak lagi diusulkan.
Bobby menyampaikan tiga komitmen utama dalam penyusunan DBHCHT 2026:
1. Fokus pada dampak nyata bagi masyarakat.
2. Memastikan kesesuaian program dengan PMK, Kepmendagri, dan pedoman teknis terbaru.
3. Meningkatkan kolaborasi antarperangkat daerah untuk menghindari ego sektoral.
Ia berharap Rakor kali ini menjadi momentum penguatan tata kelola DBHCHT agar lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat Kota Sukabumi. Setelah itu, Wakil Wali Kota resmi membuka Rakor Penyusunan RKP DBHCHT 2026 dengan tema “Memperkuat Sinergi untuk RKP DBHCHT 2026 yang Tepat Sasaran, Tertib Regulasi, dan Berdampak Nyata.”
Dalam kesempatan yang sama, Erni Agus Riyani, S.Si., M.AP, Kabid PSDA Bappeda sekaligus koordinator sekretariat DBHCHT di bidang perekonomian Setda Kota Sukabumi, memaparkan perkembangan pelaksanaan DBHCHT sepanjang tahun 2024–2025.
Ia menyampaikan bahwa Bappeda bersama tim sekretariat terus mengoordinasikan perangkat daerah agar seluruh alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan dalam PMK 72, yang mengatur tiga bidang utama:
- Kesejahteraan masyarakat
- Kesehatan
- Penegakan hukum
PMK 72 juga memperbolehkan pendanaan kegiatan penunjang, termasuk penyelenggaraan rakor yang menggunakan anggaran DBHCHT.
Erni menegaskan bahwa Kota Sukabumi berhasil mencatat penyerapan anggaran DBHCHT tertinggi di Jawa Barat pada 2024, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) hanya sekitar Rp 300 ribu.
“Ini hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah. Ketika kegiatan dirancang dan dikoordinasikan dengan baik, maka serapannya juga optimal. Alhamdulillah Silpa semakin kecil setiap tahun, dan kami berharap tahun ini bisa kembali menekan Silpa,” ungkapnya.
Rakor tersebut menjadi langkah awal dalam memastikan penyusunan program DBHCHT 2026 lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Sukabumi.
Penulis : Agus Pren
.jpg "Curah Hujan Ekstrem, Ruas Jalan Kiaradua–Bagbagan Terputus Akibat Longsor")
