Empat Posisi Strategis Dijabat Plt, BKPSDM Tegaskan Pelayanan Tetap Normal

Potret. Kantor Dinas Sekretariat BKSDM Kab Sukabumi

SAGARAUPDATE.COM | SUKABUMI – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi memastikan roda organisasi dan pelayanan publik tetap berjalan optimal, meski sejumlah jabatan sekretaris perangkat daerah saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

Tercatat, terdapat empat posisi sekretaris perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang sementara dijabat oleh Plt. Kebijakan tersebut dinilai strategis guna mencegah terjadinya kekosongan jabatan yang berpotensi menghambat kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugerah, menjelaskan bahwa penunjukan Plt sekretaris telah melalui pertimbangan matang serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

“Pengisian jabatan Plt sekretaris dilakukan untuk memastikan fungsi manajerial, administrasi, dan koordinasi pada masing-masing perangkat daerah tetap berjalan secara efektif,” ujarnya.

Adapun empat jabatan sekretaris yang saat ini diisi oleh Plt, yakni:

1. Plt Sekretaris Dinas Kesehatan, dijabat oleh Masykur Alawi, yang juga merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

2. Plt Sekretaris Dinas Perikanan, dijabat oleh Sri Padmoko, selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi.

3. Plt Wakil Direktur Pelayanan RSUD Sekarwangi, dijabat oleh dr. Andri Priyana Jaya, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Sekarwangi.

4. Plt Sekretaris BPKAD, dijabat oleh Haerul Imam, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ganjar menegaskan, para pejabat yang ditunjuk sebagai Plt merupakan figur yang memiliki kapasitas, pengalaman, serta pemahaman menyeluruh terhadap tugas dan fungsi di perangkat daerah masing-masing.

“BKPSDM memastikan seluruh proses pengisian jabatan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penunjukan Plt menjadi solusi agar pelayanan publik tetap berjalan normal dan maksimal,” pungkasnya.

Lebih lanjut disampaikan, pengisian jabatan secara definitif tetap akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Penulis: Rinto Wahyudi