| Istimewa Plt Ketua PWI Kabupaten Sukabumi, Nuruddin Zain Samsyi (Bah Anom), menyampaikan pentingnya pembenahan tata kelola pemilu dan penguatan pendidikan politik masyarakat dalam podcast evaluasi Pemilu Serentak 2024 di KPU Sukabumi. |
SAGARAUPDATE.com | SUKABUMI — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sukabumi menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola pelaksanaan pemilu sebagai bagian dari penguatan kualitas demokrasi ke depan. Penegasan tersebut disampaikan dalam podcast yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi di Gedung KPU, Kamis (18/12/2025).
Podcast bertajuk “Kilas Balik Pemilu Serentak 2024: Sinergi Lembaga Pers dan Media Massa dengan KPU Kabupaten Sukabumi” menjadi ruang evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari lalu.
Plt Ketua PWI Kabupaten Sukabumi Nuruddin Zain Samsyi, yang akrab disapa Bah Anom, menilai dinamika demokrasi pasca pemilu masih menyisakan sejumlah persoalan. Ia menyoroti munculnya berbagai protes terhadap hasil pemilu serta gelombang aspirasi mahasiswa sebagai sinyal bahwa tata kelola pemilu perlu terus dibenahi.
“Ke depan, pembenahan tata kelola pemilu harus menjadi perhatian serius, terutama dalam memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat calon pemilih,” tegas Bah Anom.
Menurutnya, pendidikan politik tidak bisa dibebankan semata kepada penyelenggara pemilu. Peran partai politik dan media massa dinilai sama pentingnya dalam menyampaikan informasi yang utuh, berimbang, serta mendorong pemahaman publik terhadap prinsip pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
Bah Anom juga mendorong penguatan sinergi antara KPU, Bawaslu, partai politik, dan media massa guna memperluas jangkauan pendidikan politik serta meningkatkan kesadaran pemilih terhadap nilai-nilai demokrasi yang substansial.
Sementara itu, KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan bahwa berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Sirekap yang memungkinkan masyarakat memantau hasil penghitungan suara secara cepat dan transparan.
Meski demikian, KPU mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi pijakan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemilu yang lebih profesional, transparan, dan kondusif di masa mendatang.
Penulis : Red