 |
| Kepala Satgas MBG Andri Setiawanl, Saat dimintai keterangan menegaskan komitmen evaluasi menyeluruh dalam inspeksi mendadak program MBG di Kota Sukabum |
SAGARAUPDATE.COM | SUKABUMI – Polemik kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kota Sukabumi makin memanas. Sorotan publik di media sosial pada Kamis (26/2/2026) memicu respons cepat dari Satgas. Kepala Satgas MBG Kota Sukabumi, Andri Setiawan, mengklaim langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memerintahkan evaluasi menyeluruh.
Keluhan orang tua dan siswa mengerucut pada perubahan menu basah menjadi makanan kering yang dinilai minim variasi, kurang menarik, bahkan dianggap tidak sebanding dengan anggaran yang disebut-sebut mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per paket. Beberapa paket yang berisi ubi sebagai pengganti nasi ikut menuai tanda tanya.
“Kami menerima kritik itu. Seluruh jajaran sudah turun, mulai korwil, korcam hingga kepala SPPG. Kami pastikan kualitas sesuai standar,” ujar Andri.
Namun pertanyaan publik belum berhenti: mengapa evaluasi baru terasa masif setelah keluhan viral? Padahal, penyesuaian menu Ramadan sudah diatur melalui pedoman dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang dirujuk dalam surat edaran bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Artinya, skema makanan kering bukan kebijakan dadakan daerah, melainkan ketentuan pusat.
Andri menegaskan, daerah hanya menjalankan aturan. “Penyesuaian menu Ramadan sudah menjadi pedoman. Kami di daerah memastikan implementasinya berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Soal anggaran, Satgas menjelaskan porsi Rp8.000 diperuntukkan bagi balita, siswa TK/PAUD, dan SD kelas 1–3. Sementara Rp10.000 untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta siswa SD kelas 4 hingga SMA. Bahkan disebutkan batas maksimal anggaran bisa mencapai Rp15.000 per porsi sesuai ketentuan program.
Tetapi bagi sebagian orang tua, angka tersebut belum sepenuhnya tercermin pada isi paket yang diterima anak-anak. Kritik paling tajam muncul pada kualitas lauk, kelengkapan gizi, hingga daya tarik menu bagi siswa.
Terkait penggunaan ubi, Andri menyebut hal itu sah secara gizi dan sesuai pedoman BGN sebagai sumber karbohidrat alternatif. “Ubi bisa menjadi pengganti nasi, bahkan lebih variatif jika diolah dengan baik. Tapi kami akui, penerimaan anak-anak juga harus jadi pertimbangan,” katanya.
Satgas mengklaim sidak dilakukan tanpa pemberitahuan untuk melihat kondisi riil di lapangan. Salah satu laporan dari sekolah dasar langsung berujung teguran kepada pihak SPPG pada 24 Februari, dan perbaikan menu disebut dilakukan sehari kemudian.
Langkah cepat ini diklaim sebagai bukti keseriusan menjaga mutu program yang menyasar ribuan siswa di Kota Sukabumi. Namun publik kini menunggu bukan hanya sidak, melainkan konsistensi pengawasan dan transparansi kualitas menu ke depan.
Masyarakat diminta aktif melapor jika menemukan ketidaksesuaian melalui Call Center SAGI 127 yang terhubung ke BGN maupun kanal media sosial Kepala Satgas.
“Kami tidak alergi kritik. Justru itu jadi bahan evaluasi. Target kami jelas, dalam beberapa minggu kualitas harus jauh lebih baik,” pungkas Andri. (Jul)
