 |
| Foto: Ist |
SAGARAUPDATE.COM – "Kita harus memulihkan kepercayaan publik dan tidak menyalahkan masyarakat untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2," tegas Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki.
Pernyataan krusial tersebut dilontarkan Ayep Zaki saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) bersama jajaran camat dan lurah di Oproom Setda Kota Sukabumi, Senin (12/10/2026) pagi. Pertemuan strategis aparatur kewilayahan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.
Agenda utama rakorwil tersebut berfokus pada evaluasi serta upaya percepatan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Saat ini, nilai realisasi PBB-P2 Kota Sukabumi menyentuh angka Rp16 miliar dan ditargetkan mampu meningkat hingga Rp20–22 miliar. Untuk memuluskan serangkaian langkah operasional di lapangan, Pemerintah Kota Sukabumi kini bersiap mencairkan pendanaan khusus.
Dalam pemaparan capaian wilayah, lima kelurahan sukses mencatatkan kenaikan penerimaan year-on-year (YoY) sebesar 18 persen, yakni Kelurahan Gedongpanjang, Jayamekar, Cipanengah, Sudajayahilir, dan Cikondang. Prestasi serupa juga ditunjukkan oleh Kecamatan Citamiang yang dinilai sukses melampaui target penerimaan PBB-P2 di tingkat kota.
Kendati terdapat capaian positif, evaluasi ini mencatat masih ada beberapa kelurahan yang belum memenuhi target tahunan. Selain itu, rendahnya kesadaran warga dalam menunaikan kewajiban perpajakan masih menjadi kendala di lapangan.
Permasalahan lain muncul dari keberadaan aset milik lembaga eksternal di tingkat kewilayahan. Pihak pengelola aset tersebut berdalih tidak memiliki alokasi anggaran khusus dari pemerintah untuk melunasi pajak mereka.
Merespons rentetan penunggakan tersebut, Ayep Zaki menginstruksikan seluruh aparatur kewilayahan untuk segera menyusun pemetaan wajib pajak secara komprehensif. Bagi wajib pajak yang bermasalah dan enggan patuh, Pemkot Sukabumi akan melakukan penagihan secara tegas.
"Jadi nanti kita akan berkolaborasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum) untuk turun langsung ke lapangan," tandas Wali Kota Sukabumi.
Di tengah tuntutan percepatan kinerja yang tinggi, Wali Kota menjamin iklim kerja birokrasi akan tetap berjalan secara profesional. "Saya tidak akan mengganti posisi jabatan atas dasar kebencian," serunya.
Sebagai solusi untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah, Pemkot Sukabumi akan menggenjot pembangunan infrastruktur melalui sistem tunda bayar.
"Kita akan membangun kota dengan skema tunda bayar ini, sejalan dengan apa yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi," pungkasnya.(***)
