 |
| Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi, H. Muchendra, menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara eksekutif dan legislatif terkait perubahan anggaran parsial demi pembangunan yang transparan dan terarah. 📸 Dok. SAGARAUPDATE |
SAGARAUPDATE.COM | SUKABUMI — Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi, H. Muchendra, menegaskan pentingnya penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD, khususnya terkait perubahan atau pergeseran anggaran parsial yang dilakukan oleh eksekutif.
Menurut Muchendra, komunikasi yang solid antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan, mengingat DPRD memiliki kewenangan dalam pembahasan dan pengesahan anggaran, sementara eksekutif bertugas mengusulkan serta melaksanakan anggaran tersebut.
“Setelah anggaran disahkan, apabila terjadi perubahan atau pergeseran anggaran, seharusnya ada koordinasi dan komunikasi yang jelas dengan DPRD,” ujar Muchendra kepada awak media, Selasa (28/1/2026).
Ia mencontohkan pembangunan Gedung Dekranasda serta gapura batas kota yang dinilainya merupakan bagian dari pergeseran anggaran parsial. Namun hingga saat ini, DPRD, khususnya Komisi II dan unsur pimpinan DPRD, mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait perubahan anggaran tersebut.
“Faktanya, DPRD tidak mengetahui adanya pergeseran anggaran itu. Bahkan dalam kegiatan peletakan batu pertama pun, pimpinan DPRD tidak dilibatkan,” ungkapnya.
Meski demikian, Muchendra menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah saat ini dinilai cukup baik. Ia juga menyebut bahwa pembangunan Gedung Dekranasda bukanlah program baru, melainkan wacana lama yang telah ada sebelum kepemimpinan wali kota saat ini dan baru terealisasi sekarang.
“Kami mengapresiasi keberanian dan semangat wali kota dalam mengeksekusi pembangunan. Namun, persoalan komunikasi tetap harus menjadi catatan serius,” tegasnya.
Menurutnya, apabila komunikasi antara eksekutif dan legislatif berjalan harmonis, pembangunan di Kota Sukabumi diyakini dapat berjalan lebih masif, terarah, dan berkesinambungan, termasuk pembangunan gapura sebagai identitas daerah.
“Kami sudah mengonfirmasi kepada pimpinan DPRD, dan beliau juga tidak mengetahui adanya perubahan anggaran tersebut,” katanya.
Ke depan, DPRD berharap sinergitas antara legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat demi kemajuan dan perbaikan tata kelola pembangunan di Kota Sukabumi.
Muchendra juga memaklumi kondisi wali kota yang belum genap satu tahun menjabat, sehingga dimungkinkan masih terdapat hal-hal yang terlewat dalam proses komunikasi pemerintahan.
“Kami memaklumi situasi tersebut, namun DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan. Jika ada kebijakan yang dinilai tidak tepat, tentu akan kami kritisi dan sampaikan melalui mekanisme yang benar,” pungkasnya. (***)
