 |
| Kepala Desa Cipetir Dodi Wijaya |
SAGARAUPDATE.COM | SUKABUMI — Desakan pembangunan SMA atau SMK Negeri di Kecamatan Kadudampit kembali memuncak setelah Kepala Desa Cipetir, Dodi Wijaya, menyampaikan pernyataan keras terkait ketimpangan layanan pendidikan di wilayahnya.
Dalam forum resmi bersama tokoh masyarakat, ia menegaskan bahwa pemerintah sudah terlalu lama tutup mata terhadap kebutuhan pendidikan warga Kadudampit.
“Saya tidak lagi meminta — saya mengharuskan pemerintah mendirikan SMA atau SMK Negeri di Kecamatan Kadudampit. Ini bukan soal mau atau tidak, ini soal hak warga negara,” tegas Dodi Wijaya.
Menurut Dodi Wijaya, ironinya sangat jelas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kadudampit masuk ke Kota/Kabupaten, namun fasilitas pendidikan menengah negeri tidak pernah dibangun.
“PAD dari Kadudampit berjalan mulus masuk ke pemerintah daerah, tetapi pembangunan sekolah justru berhenti di atas kertas. Apa warga Kadudampit hanya dianggap pembayar pajak, bukan penerima manfaat?” kritiknya.
Setiap tahun, ratusan siswa lulus dari berbagai SMP di Kecamatan Kadudampit. Namun tanpa SMA/SMK Negeri di wilayah tersebut, mereka harus berebut kursi sekolah di kecamatan lain.
Sistem zonasi yang seharusnya menciptakan pemerataan pendidikan, menurut Dodi Wijaya, justru berubah menjadi bentuk diskriminasi terselubung.
“Bagaimana anak-anak kami bisa lolos zonasi kalau sekolah negerinya saja tidak ada di wilayah kami? Ini bukan zonasi — ini diskriminasi,” katanya dengan nada kecewa.
Banyak orang tua mengaku putus asa karena jarak sekolah alternatif terlalu jauh dan biaya transportasi membengkak. Sebagian siswa bahkan memilih tidak melanjutkan sekolah.
Respon warga terhadap pernyataan ini langsung mengalir deras, baik di pertemuan warga maupun media sosial.
“Pemilu datang, janji datang. Tapi sekolah negeri masih jadi legenda. Sudah cukup.”
Beberapa lainnya mengatakan pemerintah hanya hadir ketika butuh suara, bukan ketika rakyat butuh pendidikan.
Dodi Wijaya memastikan perjuangan ini tidak berhenti sebagai wacana.
Ia menyampaikan bahwa surat permohonan dengan lampiran data jumlah lulusan, demografi siswa, serta rekomendasi lokasi sudah disiapkan untuk dikirim ke:
Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi
“Kami bukan meminta fasilitas mewah. Kami hanya menuntut hak dasar: sekolah negeri untuk generasi Kadudampit.”
Pernyataan keras dari Kepala Desa Cipetir ini diyakini akan menjadi tekanan besar bagi pemerintah daerah.
Dan Dodi Wijaya meminta pemerintah agar memprioritaskan urusan Sekolah ini.
“Anak-anak Kadudampit tidak boleh terus menjadi penumpang di rumahnya sendiri. Negeri ini milik mereka — dan sekolah negeri harus hadir di sini.”
PENULIS : ATEP SUPRIATMAN
EDITOR : JERRY CAESAR
.jpg "Curah Hujan Ekstrem, Ruas Jalan Kiaradua–Bagbagan Terputus Akibat Longsor")
