Data BPS 2024: Sukabumi Juara Jalan Rusak Berat Jawa Barat, Ujian Nyata Kepemimpinan

Antara data dan kenyataan di lapangan kini saling menguatkan. BPS 2024 mencatat Kabupaten Sukabumi sebagai juara jalan rusak berat di Jawa Barat dengan panjang mencapai 507,48 kilometer. Di balik angka tersebut, ada akses warga yang terhambat dan keselamatan pengguna jalan yang terus dipertaruhkan.

SAGARAUPDATE.COM — Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menempatkan Kabupaten Sukabumi sebagai daerah dengan panjang jalan rusak berat terpanjang di Jawa Barat, mencapai 507,48 kilometer. Fakta ini bukan sekadar statistik tahunan, melainkan indikator serius tentang kualitas tata kelola infrastruktur yang tak bisa lagi ditunda untuk dievaluasi.

Sorotan publik menjadi semakin tajam karena kepala daerah yang menjabat sejak 2025 merupakan figur dengan latar belakang teknis sebagai mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Dalam konteks kepemimpinan, latar belakang tersebut semestinya menjadi modal kuat untuk menghadirkan solusi cepat, terukur, dan berkelanjutan—bukan sekadar pengulangan narasi klasik tentang keterbatasan anggaran dan tantangan geografis.

Redaksi memandang, ketika seorang pemimpin memahami persoalan secara teknis namun kerusakan tetap mendominasi, maka yang diuji bukan lagi kapasitas pengetahuan, melainkan ketegasan dalam menetapkan prioritas dan keberanian mengambil keputusan strategis. Jalan rusak bukan masalah teknis semata, tetapi cermin arah kebijakan.

Sukabumi menyumbang sekitar 16 persen dari total jalan rusak berat di Jawa Barat. Angka ini terlalu besar untuk dianggap sebagai dampak alam atau faktor eksternal semata. Kerusakan jalan berdampak langsung pada ekonomi rakyat, keselamatan pengguna jalan, serta keterhubungan wilayah, khususnya di daerah pedesaan dan kawasan terpencil.

Redaksi mencatat, pola penanganan jalan selama ini cenderung reaktif dan tambal sulam. Perbaikan kerap hadir menjelang momen tertentu, lalu kembali rusak tanpa perbaikan menyeluruh. Dalam jangka panjang, pendekatan semacam ini bukan hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi memboroskan anggaran publik tanpa menghasilkan kualitas infrastruktur yang layak.

Kepemimpinan baru memiliki peluang historis untuk membalikkan keadaan. Namun peluang itu akan menjadi sia-sia jika tidak disertai transparansi perencanaan, konsistensi penganggaran, serta keberanian mengevaluasi pola lama—termasuk kebijakan yang selama ini dinilai tidak menyentuh akar persoalan.

Redaksi menilai, ujian kepemimpinan seorang mantan Kadis PU tidak terletak pada seberapa paham ia menjelaskan masalah jalan, tetapi seberapa tegas ia menyelesaikannya. Publik tidak lagi menunggu narasi, melainkan perubahan nyata yang dapat dirasakan di lapangan.

Jika dalam beberapa tahun ke depan Kabupaten Sukabumi masih bertahan sebagai “juara” jalan rusak berat, maka kritik publik akan menemukan legitimasinya sendiri. Sebab dalam demokrasi, data adalah bahasa paling jujur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah kepemimpinan.

Tajuk ini bukan vonis, melainkan peringatan. Karena jalan rusak bukan hanya soal aspal yang terkelupas, tetapi tentang kepercayaan publik yang ikut tergerus setiap hari. (R*1)