DBMPR UPTD Wilayah II Jabar Digedor Mahasiswa, Dituding Lalai dan Bungkam Soal Proyek Jalan di Sukabumi

Ketika jalan rusak tak lagi didengar lewat proposal, mahasiswa memilih turun ke jalan. Di depan kantor DBMPR UPTD Wilayah II Jabar, suara kritik bergema—menuntut tanggung jawab, bukan janji. Diamnya birokrasi hari ini, bisa jadi ledakan publik esok hari

SAGARAUPDATE.COM | SUKABUMI — Aroma ketidakpuasan publik kembali menyeruak. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Nusantara Daerah Sukabumi Raya (BEM PTNU) menggeruduk kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) UPTD Wilayah II Provinsi Jawa Barat, Senin (12/01/2026).

Aksi yang berlangsung sejak pukul 14.15 WIB hingga 16.00 WIB itu menjadi luapan kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi jalan provinsi di wilayah Sukabumi yang dinilai rusak berulang, minim pengawasan, dan sarat dugaan pembiaran. Sekitar 40 mahasiswa turun ke jalan, membawa spanduk kritik, melakukan orasi keras, hingga aksi teatrikal yang menyindir kinerja DBMPR.

Koordinator lapangan aksi, Syahrul Ramadan, menuding DBMPR Wilayah II Sukabumi gagal menjalankan fungsi pengawasan dan tanggung jawab teknis atas proyek-proyek jalan provinsi. Ia menilai kerusakan jalan yang terus berulang menjadi bukti lemahnya kontrol kualitas pekerjaan di lapangan.

“Kami muak dengan pola tambal sulam. Jalan rusak diperbaiki, belum lama rusak lagi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini kegagalan sistemik,” tegas Syahrul dalam orasinya.

Aksi dimulai dari titik kumpul di depan Indomaret kawasan Kabandungan, dilanjutkan longmarch menuju kantor DBMPR UPTD Wilayah II Jabar di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Setibanya di lokasi, massa melakukan refleksi, pembacaan pernyataan sikap, dan press release yang secara terbuka “menelanjangi” dugaan persoalan internal DBMPR.

Mahasiswa secara tegas menuntut:

• Evaluasi total kinerja DBMPR Wilayah II Sukabumi
• Pencopotan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas yang terbukti lalai
• Publikasi terbuka hasil audit BPK terkait proyek jalan provinsi di Sukabumi

Menurut mereka, tanpa transparansi, publik hanya akan terus menjadi korban kebijakan setengah hati.

“Uang rakyat dipakai, tapi rakyat terus menanggung jalan rusak. Jika DBMPR bersih, buka data audit ke publik,” ujar Syahrul lantang.

Kepala Satuan Unit Pelayanan Jalan Surade, Ajat, sempat menemui massa aksi. Namun ironisnya, hingga aksi berakhir, tidak satu pun pernyataan resmi disampaikan pihak DBMPR UPTD Wilayah II terkait tuntutan mahasiswa. Sikap bungkam ini justru memicu kekecewaan lebih dalam dari massa aksi.

BEM PTNU Sukabumi Raya menegaskan, aksi ini bukan yang terakhir. Mereka mengancam akan kembali turun dengan massa yang lebih besar jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.

Aksi tersebut menjadi sinyal keras: kepercayaan publik terhadap pengelolaan jalan provinsi di Sukabumi sedang berada di titik kritis. Pemerintah daerah dan provinsi kini ditantang, memilih mendengar suara rakyat—atau terus bersembunyi di balik tembok kantor. (R*1)