Akhirnya !!! Percepat Penanganan Bencana, Pemkab Sukabumi dan DPMD Jabar Verval Data Warga Simpenan

Rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPMD Provinsi Jawa Barat dalam rangka persiapan verifikasi dan validasi data masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Simpenan, yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Simpenan, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal percepatan penanganan dan penyaluran bantuan bagi warga terdampak.

SAGARAUPDATE.COM | SUKABUMI — Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi dalam rangka persiapan verifikasi dan validasi (verval) data masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Simpenan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Simpenan, Senin (12/1/2026).

Rapat koordinasi ini dihadiri Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi Ahmad Samsul Bahri, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Eki Radiana Rizki, Camat Simpenan, unsur Forkopimcam, serta perwakilan dari empat desa terdampak, yakni Desa Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, dan Loji. Sementara tiga desa lainnya, Desa Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur, belum dapat hadir karena masih dalam kondisi terisolir.

Berdasarkan data sementara, terdapat tujuh desa di Kecamatan Simpenan yang terdampak banjir bandang, yaitu Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, Loji, Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur.

Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terlibat langsung dalam penanganan bencana di Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2024. Langkah verifikasi dan validasi yang dilakukan saat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar penanganan bencana dilakukan secara cepat, terukur, dan strategis.

“Arahan gubernur jelas, penanganan harus cepat dan tepat, terutama bagi masyarakat yang rumahnya sudah tidak bisa ditempati,” ujarnya.

Ade menjelaskan, salah satu kebijakan Pemprov Jabar adalah tidak menempatkan korban bencana dalam jangka panjang di tenda pengungsian. Sebagai alternatif, pemerintah memberikan bantuan biaya kontrak rumah sebesar Rp10 juta per kepala keluarga untuk masa satu tahun.

“Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempersiapkan penanganan jangka menengah dan panjang, termasuk opsi relokasi,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, bantuan biaya kontrak rumah tersebut telah disalurkan kepada 28 kepala keluarga di sejumlah desa di Kecamatan Simpenan. Bantuan diprioritaskan bagi warga yang rumahnya hanyut atau mengalami rusak berat akibat banjir bandang, termasuk di Desa Cidadap dan Desa Loji yang terdampak bencana pada 15 Desember 2024 lalu.

Lebih lanjut, Ade menegaskan bahwa tim verifikasi dan validasi akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi fisik bangunan dan lingkungan. Proses tersebut harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Verifikasi ini bukan hanya administratif, tetapi sampai pada kondisi riil bangunan. Data ini menjadi dasar agar anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, pelaksanaan verval akan tetap mempertimbangkan faktor cuaca dan keselamatan tim di lapangan. Apabila kondisi tidak memungkinkan, proses verifikasi akan ditunda hingga situasi dinilai aman.

“Pemprov Jawa Barat berkomitmen menuntaskan penanganan dampak bencana pada 2026, khususnya bagi kepala keluarga yang rumahnya sudah tidak layak huni. Saat ini bukan lagi soal kewenangan, tetapi komunikasi dan kolaborasi,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menyampaikan bahwa verifikasi dan validasi data ini dilakukan untuk menindaklanjuti dampak banjir bandang yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani, khususnya bencana yang terjadi pada Desember 2024 dan Maret 2025.

Boyke mengakui, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan kapan cuaca ekstrem akan berakhir. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memaksimalkan kewenangan dan peran masing-masing demi kepentingan masyarakat terdampak.

“Kami berharap kehadiran DPMD Provinsi Jawa Barat dapat menjadi jawaban atas harapan masyarakat. Meski belum tentu seluruh kebutuhan dapat terpenuhi, setidaknya kita telah berikhtiar bersama untuk membantu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk menyepakati poin-poin penting yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada akurasi data dari tingkat desa dan kecamatan.

“Saya mengharapkan dukungan dari bapak dan ibu semua. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya, sehingga masyarakat terdampak bencana dapat tertangani dengan lebih baik,” pungkasnya.