Gundar Kolyubi: Kebijakan Pengelolaan Aset Harus Lebih Menguntungkan Daerah

Potret Istimewa: Di sela rapat, komitmen tetap satu: mengawal kebijakan agar berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat Kota Sukabumi. H. Gundar Kolyubi – Komisi II DPRD Kota Sukabumi

SAGARAUPDATE | SUKABUMI – Rencana pelelangan pengelolaan parkiran di Dinas Perhubungan serta objek wisata PAP (Pemandian Air Panas) Cikundul oleh Pemerintah Kota Sukabumi mendapat perhatian dari DPRD. Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Fraksi - Golkar, H. Gundar Kolyubi, angkat bicara terkait kebijakan tersebut.

Menurut Gundar Kolyubi, pada prinsipnya DPRD siap mendukung setiap kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah sepanjang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“DPRD pada dasarnya akan mendukung segala kebijakan dan perencanaan pemerintah, selama dilakukan secara terukur, transparan, dan berdampak positif bagi daerah,” ujar Gundar Kolyubi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan, apabila pemerintah daerah telah berani membuka opsi pelelangan pengelolaan wisata maupun parkiran kepada pihak ketiga, maka langkah tersebut patut dipandang sebagai strategi untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

“Contohnya, jika selama ini pendapatan parkiran yang dikelola pemerintah hanya mampu di angka sekitar Rp500 juta, namun pihak ketiga berani menawar hingga Rp1 miliar, maka jelas ada peningkatan PAD hingga 100 persen. Dalam kondisi seperti itu, tentu layak untuk dipertimbangkan,” tegasnya.

Namun demikian, Gundar Kolyubi menekankan bahwa kebijakan pelelangan harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat dan mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Pelelangan ini jangan hanya dilihat dari nilai setoran saja, tapi juga harus memperhatikan kualitas pelayanan, tata kelola, serta dampak sosialnya. Pengawasan tetap menjadi kunci,” tambahnya.

Ia berharap proses pelelangan pengelolaan parkiran dan objek wisata PAP Cikundul dapat dilakukan secara terbuka dan profesional, serta melibatkan fungsi pengawasan DPRD agar tujuan peningkatan PAD benar-benar tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Sukabumi. (***)