 |
| Dalam konferensi pers, Silmi (sebelah kanan baju putih) menegaskan bahwa bukti transfer yang beredar merupakan pembayaran sah untuk sewa ruko selama enam bulan di wilayah Karang Tengah, bukan untuk aktivitas ilegal seperti yang dituduhkan. |
SAGARAUPDATE.COM | SUKABUMI — Ketua PK KNPI Kecamatan Cibadak, Mochamad Silmi, akhirnya angkat bicara terkait beredarnya bukti transfer yang dikaitkan dengan dugaan aliran dana dari pihak yang disebut sebagai “bos obat terlarang”.
Dalam klarifikasi resminya, Silmi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang merugikan dirinya secara pribadi maupun organisasi.
“Fakta sebenarnya, transfer itu adalah pembayaran sewa ruko selama enam bulan di wilayah Karang Tengah. Bukan untuk aktivitas ilegal seperti yang dituduhkan,” tegas Silmi dalam konferensi pers di Sekretariat KNPI Kabupaten Sukabumi, Minggu (29/3/2026).
Ia menjelaskan, narasi yang beredar di publik juga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama terkait lokasi yang disebutkan.
“Dalam isu disebutkan terjadi di Lembur Sawah, padahal fakta transaksi sewa ruko berada di Karang Tengah. Ini sudah jelas berbeda dan menyesatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Silmi mengungkapkan bahwa awalnya dirinya hanya membantu proses penyewaan ruko kepada pihak penyewa yang berencana membuka usaha sembako dan kosmetik.
“Saat itu disampaikan untuk usaha sembako dan kosmetik, sehingga saya membantu proses sewa hingga persiapan awal,” jelasnya.
Namun dalam perjalanannya, ia mengaku mendapatkan informasi adanya dugaan penyimpangan dari aktivitas usaha tersebut. Tanpa ragu, Silmi langsung mengambil langkah tegas.
“Begitu ada indikasi penjualan obat terlarang, saya langsung menghentikan kegiatan itu. Saya tidak pernah terlibat, apalagi mendukung,” tegasnya.
Ia juga membantah keras tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam pengoordinasian aktivitas ilegal maupun isu pembuatan petisi warga.
“Tidak ada keterlibatan saya sama sekali. Itu narasi yang dibuat-buat,” katanya.
Silmi menduga, munculnya isu tersebut tidak lepas dari konflik pribadi dengan pihak tertentu yang kemudian berkembang menjadi informasi yang tidak benar di ruang publik.
“Seperti ada skenario untuk menjatuhkan saya. Saya tidak tahu-menahu soal tuduhan itu,” ujarnya.
Terkait beredarnya bukti transfer, Silmi menyebut dirinya telah memberikan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, bahkan sempat ada pengakuan kesalahan informasi.
“Sudah ada yang menghubungi dan meminta maaf atas kekeliruan. Namun kemudian muncul lagi pemberitaan tanpa konfirmasi kepada saya. Ini jelas melanggar etika jurnalistik,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan foto dirinya tanpa izin serta pemberitaan sepihak yang dinilai merugikan.
“Foto saya digunakan tanpa izin dan berita dibuat tanpa konfirmasi. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Silmi memastikan akan menempuh jalur hukum guna memulihkan nama baiknya.
“Kami akan laporkan ke pihak kepolisian. Ini menyangkut nama baik saya dan organisasi, dan harus dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.***
