SAGARAUPDATE.COM — Fraksi Mahasiswa Sukabumi mendesak pemerintah daerah dan DPRD bertindak tegas terkait ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—atau dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG)—di Kabupaten Sukabumi yang belum mengantongi izin bangunan dan kelayakan fungsi.
Berdasarkan data yang dihimpun, dari sekitar 400 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi, baru 13 pengelola yang mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Dari jumlah tersebut, baru tiga izin yang terbit, sementara 10 sisanya masih dalam proses verifikasi.
Perwakilan Fraksi Mahasiswa Sukabumi, Dede Suryana, menegaskan bahwa kelengkapan dokumen PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bukan sebatas pemenuhan syarat administratif atau pendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan jaminan keselamatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Persoalan PBG dan SLF ini berkaitan langsung dengan kelayakan fungsi bangunan, keselamatan pengolahan makanan, hingga mitigasi risiko. Pemerintah jangan menunggu timbul masalah atau musibah baru berbenah,” tegas Dede, Senin (14/9/2026).
Tinjauan & Sikap Fraksi Mahasiswa Sukabumi
Pencegahan Risiko (Preventif): Pengawasan dan audit teknis fisik bangunan SPPG harus dilakukan sebelum operasional berjalan penuh, bukan setelah terjadi insiden di lapangan.
Tindakan Proaktif & Ketegangan Izin: Pemerintah daerah diminta melakukan jemput bola berupa pendataan dan sosialisasi. Namun, bagi pengelola SPPG yang membandel atau sengaja menunda kewajiban, penertiban tegas harus segera diberlakukan tanpa tebang pilih.
Pengawasan Berkelanjutan: Kepemilikan PBG dan SLF bukan akhir dari proses. Evaluasi, pengawasan berkala, dan penyediaan saluran pengaduan masyarakat tetap wajib berjalan.
Transparansi PAD: Potensi penerimaan daerah dari retribusi PBG yang mencapai miliaran rupiah harus dihitung secara terukur, transparan, dan disetorkan penuh ke kas daerah demi mengoptimalkan pelayanan publik.
Pengawasan DPRD: DPRD Kabupaten Sukabumi diminta tidak sekadar memberikan imbauan pasif, melainkan meminta laporan berkala dan menetapkan batas waktu penyelesaian izin kepada pihak eksekutif.
10 Tuntutan Utama kepada Pemkab dan DPRD Sukabumi
Pendataan dan verifikasi ulang secara menyeluruh terhadap seluruh bangunan SPPG.
Percepatan proses penerbitan PBG dan SLF bagi pengelola yang sedang mengajukan izin.
Pendampingan teknis dan administratif bagi SPPG yang mengalami kendala operasional.
Penetapan batas waktu (deadline) yang terukur untuk pemenuhan kelengkapan dokumen.
Penindakan tegas terhadap pengelola SPPG yang tidak kooperatif.
Monitoring dan pengawasan berkala bagi SPPG yang sudah berizin.
Pengawasan atas perubahan fungsi atau modifikasi fisik bangunan dapur MBG.
Perhitungan dan pengelolaan potensi PAD sektor retribusi secara transparan dan akuntabel.
Transparansi publik mengenai progres pemenuhan izin SPPG secara berkala.
Pelaksanaan fungsi pengawasan ketat dan terjadwal oleh DPRD Kabupaten Sukabumi.
Dede menyimpulkan bahwa dukungan mahasiswa terhadap program MBG tetap utuh, tetapi aspek keselamatan publik dan legalitas hukum tidak boleh dikorbankan demi mengejar target operasional.
Reporter: Aris Gunawan
