 |
| Foto : Ist |
SAGARAUPDATE – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki meminta para ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jayamekar memperkuat integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan sebagai landasan dalam menjalankan tugas di tingkat lingkungan.
“Dalam setiap bimbingan teknis ketua RT, RW, LPM, dan LKK di setiap kelurahan saya selalu menekankan, tegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan,” ujar Ayep Zaki seusai memberikan arahan dalam Bimbingan Teknis Ketua RT, RW, dan LPM Kelurahan Jayamekar, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Baros Angga Sugia Wijaya, Lurah Jayamekar Ragam Zaenul Alam, serta Ketua Restoe Boemi Kia Florita. Bimtek menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas lembaga kemasyarakatan sekaligus mendorong tata kelola pembangunan di tingkat kelurahan.
Ayep Zaki juga menegaskan agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan sejak tahap pengusulan.
Bimtek tersebut mengangkat tema “Pengelolaan Persampahan dan Tertib Administrasi Dana Hibah P2RW”. Kedua hal itu dinilai berkaitan erat dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman.
Lurah Jayamekar Ragam Zaenul Alam mengatakan kegiatan diikuti para ketua RT, RW, dan LPM sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas pengurus di wilayahnya. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan sampah serta tata kelola administrasi dana hibah.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan sejumlah bidang yang dapat diperkuat RT dan RW untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), mengurangi pengangguran, serta menata lingkungan.
Menurutnya, peran pemangku kepentingan di tingkat kewilayahan tidak hanya sebatas pelayanan administrasi, tetapi juga dapat menjadi penghubung antara program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu bidang yang disoroti ialah optimalisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).Pengelolaan opsen PKB berada pada kewenangan Samsat. Namun, ketua RT dan RW dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui pendataan serta penyampaian informasi kepada warga.
“Para ketua RT dan RW sebagai bagian dari struktural pemerintah memiliki peran penting dalam optimalisasi opsen pajak kendaraan bermotor dan PBB-P2,” katanya.
Persoalan pengangguran juga menjadi perhatian. RT dan RW didorong melakukan pendataan warga usia produktif yang belum bekerja agar dapat diarahkan mengikuti program peningkatan keterampilan, termasuk pembekalan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pemkot Sukabumi disebut telah menjalin kerja sama dengan pendidikan vokasi Politeknik Sukabumi untuk memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi calon PMI.
Program tersebut diarahkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri, termasuk Jepang, melalui pembekalan selama enam bulan.
Selain bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, RT, RW, dan LPM Kelurahan Jayamekar juga didorong membantu mengoptimalkan peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Sukabumi.
Penguatan peran lembaga kemasyarakatan tersebut berjalan beriringan dengan upaya menata lingkungan dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, peningkatan kapasitas aparatur serta lembaga kemasyarakatan di tingkat yang paling dekat dengan warga merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
Ketua RT dan RW memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan berbagai persoalan sehari-hari masyarakat, mulai dari kebersihan lingkungan, administrasi, ketenagakerjaan, hingga kepatuhan terhadap kewajiban pajak. (**)
