Bupati Sukabumi “Kacang Lupa Kulitnya”? Mangkir dari Pelantikan PWRI, Pers Dipertanyakan

Rijal Pane : Ketika kursi kekuasaan terasa lebih empuk dari kursi kehormatan. Pelantikan PWRI Kabupaten Sukabumi berlangsung tanpa kehadiran Bupati. Undangan resmi diabaikan, klarifikasi tak diberikan. Pers kembali diingatkan: independensi tak lahir dari kedekatan, tapi dari keberanian bersuara. Pers bukan pelengkap seremonial, melainkan pilar demokrasi yang tak boleh dipinggirkan.

SAGARAUPDATE.COM | SUKABUMI -Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sukabumi periode 2025–2028 yang digelar di Hotel Augusta, Cikukulu, Senin (22/12/2025), justru meninggalkan catatan kelam bagi relasi pers dan pemerintah daerah.

Bupati Sukabumi, Asep Japar, yang diundang secara resmi, tercatat tidak menghadiri agenda tersebut. Ironisnya, ketidakhadiran orang nomor satu di Kabupaten Sukabumi itu juga tidak disertai alasan, klarifikasi, maupun pengiriman perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Absensi ini memantik kritik tajam dari kalangan insan pers. Bagi PWRI, ketidakhadiran kepala daerah bukan sekadar persoalan seremonial, melainkan simbol pengabaian terhadap kemitraan pers dan pemerintah, sekaligus sinyal melemahnya etika demokrasi di tingkat lokal.

Di tengah narasi besar pemerintah mengenai keterbukaan informasi publik dan jargon “pers sebagai mitra pembangunan”, sikap tersebut dinilai berbanding terbalik dengan praktik di lapangan. Retorika indah yang kerap digaungkan dinilai hanya berhenti pada slogan, tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata.

Pelantikan DPC PWRI Kabupaten Sukabumi sendiri bukan agenda mendadak. Kegiatan ini telah dipersiapkan jauh hari dan dihadiri jajaran pengurus PWRI lintas tingkatan, insan pers dari berbagai organisasi, serta tokoh masyarakat. Namun, figur kepala daerah yang diharapkan menjadi simbol penghormatan terhadap kebebasan pers justru absen total.

Ketua DPC PWRI Kabupaten Sukabumi, Rizal Pane, menegaskan bahwa undangan kepada Bupati Sukabumi telah disampaikan secara resmi dan sesuai prosedur.

“Kami mengundang Bupati secara sah dan patut. Undangan dikirim jauh hari. Jika memang berhalangan dan mengutus perwakilan, mungkin kekecewaan tidak sebesar ini,” ujar Rizal.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan pelantikan tersebut murni swadaya wartawan, tanpa proposal dan tanpa dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

“Acara ini murni inisiatif dan pembiayaan dari wartawan. Jadi, sangat sulit menerima alasan pengabaian ini secara etika,” tegasnya.

Menurut Rizal, PWRI adalah organisasi profesi yang menjalankan fungsi pers sebagai mitra kritis pemerintah, bukan alat kekuasaan. Karena itu, absennya kepala daerah dinilai sebagai sinyal buruk bagi masa depan hubungan pers dan pemerintah daerah.

“Jika organisasi wartawan saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan suara masyarakat kecil yang selama ini disuarakan oleh pers? Jangan sampai kekuasaan membuat lupa bahwa jabatan adalah amanah dari rakyat,” tandasnya.

Ketidakhadiran Bupati Sukabumi tersebut memunculkan spekulasi tajam di kalangan insan pers. Apakah kritik media kini dianggap ancaman? Apakah kekuasaan mulai alergi terhadap kontrol publik? Pertanyaan-pertanyaan ini mengemuka seiring sikap diam pemerintah daerah pasca-acara.

Bahkan, muncul sindiran keras bahwa kekuasaan telah membuat pemimpinnya “kacang lupa kulitnya”, lupa pada peran pers yang selama ini turut membesarkan citra, mengawal kebijakan, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Meski tanpa kehadiran kepala daerah, pelantikan DPC PWRI Kabupaten Sukabumi tetap berlangsung khidmat dan bermartabat. Pengurus baru menegaskan komitmen untuk tetap menjaga independensi, tidak tunduk pada kekuasaan, serta terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan bertanggung jawab.

Hingga berita ini diturunkan, Bupati Sukabumi beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum memberikan klarifikasi resmi. Tidak ada pernyataan, permohonan maaf, maupun ucapan selamat yang disampaikan. Sikap diam tersebut justru memperkuat kesan arogansi kekuasaan dan minimnya penghormatan terhadap pers.

PWRI Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa pers tidak menuntut perlakuan istimewa. Yang diminta hanyalah penghormatan terhadap profesi wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi. Sebab tanpa pers yang bebas dan dihargai, kekuasaan berpotensi berjalan tanpa kontrol, dan demokrasi hanya akan menjadi slogan kosong.

Reporter: YUDI